PREDIKSI PAS PKN 2017 KELAS VIII BERDASARKAN KISI-KISI

INDIKATOR SOAL	MATERI
1.       Siswa dapat menjelaskan pentingnya ideologi bagi suatu negara.	·        Mempersatukan bangsa yang mejemuk ·        Memberikan arah dan tujuan dalam hidup berbangsa dan bernegara                ·        Menjadi dasar, pedoman dan petunjuk dalam hidup berbangsa dan bernegara
2.       Siswa dapat menjelaskan pengertian ideologi secara sederhana.	Pengetahuan tentang ide-ide, keyakinan, atau gagasan
3.       Siswa dapat menyebutkan dengan tepat kapan para pendiri negara pertama kali merumuskan dan membahas rancangan dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang BPUPKI.	BPUPKI pertama tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945
4.      Siswa dapat menjelaskan nilai-nilai yang melandasi perubahan sila pertama rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta.	Kesepakatan menjaga persatuan dan keutuhan seluruh bangsa Indonesia yang majemuk
5.      Siswa dapat menjelaskan alasan mengapa Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.	Digali dari nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan dan kepercayaan (religi) yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia
6.      Siswa dapat menjelaskan dengan tepat, kapan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia.	Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
7.      Siswa dapat menjelaskan makna nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh.	Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila tidak bisa berdiri sendiri/terpisah-pisah, melainkan satu sama lain saling mendasari dan menjiwai
8.      Siswa dapat menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara.	Dasar pengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
9.      Siswa dapat menunjukkan yang bukan merupakan  karakteristik ideologi Pancasila.	·        menganut paham nasionalisme ·        menganut paham monotheisme ·        menganut paham negara kebangsaan
10.    Siswa dapat menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara	Pancasila merupakan sistem nilai ideal, dicita-citakan, dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
11.    Siswa dapat menjelaskan bahwa dalam Ideologi Pancasila tidak menganut paham Sekuler.	Paham sekuler adalah paham yang memisahkan masalah agama dari urusan negara dan pemerintahan
12.    Siswa dapat mengidentifikasi gambaran kehidupan negara yang menganut Ideologi Liberalisme 13.    Siswa dapat menyebutkan karakteristik dan kelebihan ideologi Pancasila (ESSAY)	Masyarakat dijamin secara penuh kebebasan individunya, hak asasi manusia dijunjung secara mutlak ·       Karakteristik ideologi pancasila: 1.      Pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya. Tuhan sebagai kausa prima 2.      Penghargaan kepada sesama umat manusia apapun suku bangsa dan bahasanya 3.      Bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa 4.      Kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi 5.      Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
14.    Siswa dapat menunjukkan yang termasuk contoh sikap positif terhadap Pancasila  dalam kehidupan  berbangsa                                            dan bernegara	Tekstual menyesuaikan soal.....carilah option sikap yang baik yang mendukung pelaksanaan pancasila dalam kehidupan bernegara
15.    Siswa dapat menunjukkan contoh sikap positif terhadap Pancasila khususnya sila kedua.	Inti nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-2 adalah mengakui dan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama warga sebagai asas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
16.    Siswa dapat menunjukkan contoh sikap positif terhadap Pancasila khususnya sila kelima.	Inti nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-5 pancasila antara lain bekerja keras, menghindari sifat pemborosan, bergaya hidup mewah maupun perbuatan yang merugikan kepentingan umum
17.    Siswa dapat menunjukkan yang bukan merupakan  pentingnya konstitusi bagi suatu negara	Pentingnya ideologi bagi suatu bangsa: ·        melindungi hak-hak warga negara ·        sebagai alat untuk membatasi dan mengatur kekuasaan ·        sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
18.    Siswa dapat menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 (konstitusi pertama)  yang berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949	Sistem pemerintahan pada masa berlakunya konstitusi ini adalah Presidensiil
19.    Siswa dapat mengidentifikasi bentuk negara pada masa berlakunya Konstitusi RIS 1949	Bentuk negara pada saat berlakunya konstitusi RIS adalah Serikat/ Federasi
20.    Siswa dapat menunjukkan yang termasuk ketentuan penting dalam UUD 1945 Hasil Amandemen	Contoh ketentuan dalam UUD 1945 hasil amandemen adalah: ·        Masa Jabatan Presiden adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk 1 periode masa jabatan ·        kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
21.    Siswa dapat menjelaskan keanggotaan MPR menurut UUD 1945 Amandemen Pasal 2 ayat (1)	Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu
22.    Siswa dapat menyebutkan berbagai penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Lama dan Orde Baru tahun 1966 hingga munculnya gerakan Reformasi tahun 1998. (ESSAY)	a. Masa Orde Lama: §  Pengangkatan Presiden seumur hidup. §  Sebelum terbentuk DPR, MPR dan DPA  kekuasaan 3 lembaga tersebut dilaksanakan oleh presiden. §  Pidato presiden (Manifesto Politik RI/ Manipol) dijadikan sebagai  GBHN. §  Presiden membuat penetapan presiden  tanpa persetujuan DPR. §  Konsep Pancasila berubah menjadi NASAKOM (Nasional, agama dan komunis). §  MPR dan DPR berada di bawah presiden. §  Pimpinan MA diberi status sebagai menteri. §  Pembentukan Front Nasional. §  Presiden membubarkan DPR. b. Masa Orde Baru o   kekuasaan presiden otoriter o   presiden menjabat selama 32 tahun sangat tidak demokratis. o   lembaga-lembaga negara hanya melayani keinginan pemerintan (presiden). o   pemilu tidak demokratis (hanya untuk melanggengkan presiden). o   pembatasan hak-hak politik rakyat.
23.    Siswa dapat mengidentifikasi yang bukan merupakan alasan terjadinya perubahan terhadap UUD 1945	Latar belakang dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945: ·        UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden ·        kedudukan Penjelasan  UUD 1945 seringkali diperlakukan seperti pasal-pasal ·        UUD 1945 mengandung pasal yang terlalu luwes sehingga menimbulkan multitafsir
24.    Siswa dapat mengidentifikasi yang merupakan salah satu hasil perubahan terhadap UUD 1945.	Hasil perubahan terhadap UUD 1945: ·        MPR semula sebagai lembaga tertinggi negara berubah menjadi  lembaga tinggi  negara yang sejajar dengan lembaga lainnya ·        Presiden dan wakil presiden semula dipilih oleh MPR berubah menjadi dipilih oleh rakyat secara langsu            ng ·        Pemegang kekuasaan membentuk undang-undang semula dipegang  oleh DPR ·        Masa jabatan Presiden dan wakil presiden semula tidak dibatasi, berubah menjadi maksimal 2 kali masa  jabatan
25.    Siswa dapat memberikan contoh-contoh sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen (perubahan). (ESSAY)	SILAKAN CARI SENDIRI MUDAH.  Contoh melaksanakan ketentuan hasil amandemen UUD 1945 dll.
26.    Siswa dapat menjelaskan akibat tidak adanya sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen (perubahan)	MENYESUAIKAN SOAL
27.    Siswa dapat menjelaskan pengertian  perundang-undangan dengan tepat	Segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah,
28.    Siswa dapat menunjukkan undang-undang yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang sekarang berlaku	UU No.12 Tahun 2011
29.    Siswa dapat mengidentifikasi lembaga yang tidak termasuk pembuat perundang-undangan nasional.	Lembaga-lembaga pembuat peraturan perundang-undangan antara lain: MPR, DPR, Presiden, DPD dll CARILAH SELAIN DARI LEMBAGA TERSEBUT
30.    Siswa dapat menunjukkan lembaga yang pertama kali merumuskan rancangan UUD 1945	Lembaga yang pertama kali merumuskan Rancangan UUD 1945 adalah BPUPKI
31.    Siswa dapat mengidentifikasi yang tidak termasuk ketentuan pembuatan sebuah Undang-Undang	Ketentuan dalam pembuatan UU: ·        DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang ·        rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD  ·        setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
32.    Siswa dapat menjelaskan ketentuan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sesuai UUD 1945 pasal 22 ayat (2).	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dibentuk oleh Presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR, setelah diundangkan/diberlakukan, maka dalam persidangan berikutnya harus diajukan untuk mendapat persetujuan dari DPR
33.    Siswa dapat menunjukkan lembaga yang berwenang membuar Peraturan daerah (Perda).	Lembaga yang berwenang membuat peraturan daerah adalah DPRD dan Kepala Daerah
34.    Siswa dapat menyebutkan undang-undang yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional.	UU yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah UU No. 20 Tahun 2003
35.    Siswa dapat menyebutkan undang-undang yang mengatur tentang Narkotika.	Peraturan perundang-udangan tentang penyalahgunaan Narkotika, seperti yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009
36.    Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku mentaati  peraturan perundangan-undangan nasional.  (ESSAY)	Contoh perilaku mentaati peraturan perundang-undangan nasional: 1.      Membayar pajak tepat waktu 2.      Mamatuhi peraturan lalulintas 3.      Mengikuti program wajib belajar 9 tahun 4.      Membawa SIM saat mengendarai kendaraan bermotor 5.      Tidak menaikan harga barang untuk mendapat keuntungan yang besar (Mark Up) dll
37.    Siswa dapat menjelaskan pengertian korupsi.	Pengertian korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum  melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara
38.    Siswa dapat mengidentifikasi tindakan yang tidak termasuk   kategori korupsi.	Contoh perbuatan korupsi ·        pungutan liar ·        komersialisasi jabatan ·        memperbesar harga dari yang sebenarnya dll
39.    Siswa dapat menjelaskan akibat korupsi bagi kehidupan masyarakat (ESSAY)	·        Kenaikan harga-harga barang akibat anggaran APBN yang dikorupsi ·        Bertambahnya rakyat miskin dikarenakan uang tunjangan bagi rakyat miskin yang seharusnya disalurkan dikorupsi. ·        Mahalnya biaya yang harus rakyat keluarkan untuk mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang seharusnya bersubsidi. ·        Kesenjangan pendapatan semakin tinggi. ·        Banyaknya rakyat yang di PHK akibat perusahaan kecil tempat mereka kerja gulung tikar akibat dana investasinya dikorupsi.
40.    Siswa dapat menunjukkan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah  dalam pemberantasan korupsi demi menyelamatkan negara dari rongrongan para koruptor	Upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi antara lain dengan membuat lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK dan membuat Instrumen hukum untuk menindak para pelaku korupsi
41.    Siswa dapat memberikan contoh sikap kritis terhadap setiap tindakan korupsi.	Contoh sikap kritis: melaporkan apabila ada pejabat yang dicurigai melakukan tindakan korupsi, mengkampanyekan gerakan anti korupsi, ikut mengawasi penggunaan uang negara, dll
42.    Siswa dapat memberikan contoh dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi.	Contoh dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi ·        bersikap jujur dan adil ·        membantu kegiatan sosialisasi  antikorupsi ·        melaporkan setiap ada tindakan kecurangan
43.    Siswa dapat menjelaskan pengertian antikorupsi	Anti korupsi adalah Suatu sikap atau perilaku yang tidak mendukung atau menyetujui terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi untuk merugikan keuangan atau perekonomian Negara
44.    Siswa dapat menyebutkan undang-undang yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	·        UU No. 20 Tahun 2001
45.    Siswa dapat menyebutkan lembaga anti korupsi yang dibentuk oleh pemerintah.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)